BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, banyak program yang telah dilaksakan oleh pemerintah dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Namun, program-program tersebut belum berjalan secara optimal. Hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya seperti rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan, terutama pada masyarakat desa, yang jarang terpapar dengan tenaga kesehatan. Oleh karena itu, saat ini pemerinah lebih memfokuskan perhatiannya kepada peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat desa terhadap kesehatan. Sehingga pemerintah membuat program-program yang dapat mengembangkan potensi masyarakat dengan menciptakan masyarakat desa yang berperilaku sehat secara mandiri. Adapun program yang dijalankan pemerintah untuk meningkatkat derajat kesehatan masyarakat desa melalui peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat. Selain masalah itu banyak sekali masalah mengenai kesehatan seperti tidak terlayaninya masyrakat miskin karena tidak mendapatkan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas )

Oleh karena itu, kelompok kami  bersedia membahas mengenai permasalahan-permasalahan kesehatan yang ada di Desa Laut Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang

B.     Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam laporan observasi  ini adalah :

1.   Kurangnya Kesadaran masyarakat  Desa Laut Dendang terhadap kesehatan ?

2.   Banyaknya masyarakat yang miskin yang tidak mendapatkan pelayanan karena tidak mendapatkan Kartu Jamkesmas ?

C.    Tujuan

1.   Agar masyarakat desa Laut Dendang sadar akan pentingnya kesehatan.

2.   Agar masyarakat miskin mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik.

BAB II

PEMBAHASAN

A.    Analisis Situasi

No	Sarana Kesehatan	Jumlah
1	Posyandu	10
2	Puskesdes	1
3	Posyandu Lansia	1
4	Praktek Dokter	_
5	Klinik Bersalin	3
6	Tenaga Medis	12
7	Bidan Praktek	6
8	Perawat	13
9	Dukun Bayi Terlatih	2
10	Pengobatan Alternatif	3

Dari tabel di atas kita dapat mengetahui sarana-sarana kesehatan yang ada di Desa Laut Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan,  Deli Serdang.  Kebanyakan masalah kesehatan yang terjadi di Desa Laut Dendang yaitu : Hipertensi, Asam Urat, Kolesterol dan Jantung. Hal ini terjadi karena kurang sadarnya masyarakat sekitar akan kesehatan mereka, namun dari itu Kepala Desa Laut Dendang yaitu Bapak Suwardi telah berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakatnya melalui pelayanan yang baik terhadap masyarakatnya. Selain itu masalah lain juga terjadi seperti tidak merata Kartu Jamkesmas ( Jaminan Kesehatan Masyarakat ) bagi masyarakat Laut Dendang namun Pemerintahan Desa Laut Dendang telah mencari solusi dengan mengimformasikan kepada masyarakat yang tidak memiliki Kartu Jamkesmas untuk membawa KTP dan Kartu Keluarga jika ingin berobat. Rumah Sakit yang melayani tersebut adalah Rumah Sakit Adam Malik, Rumah Sakit di Deli Serdang,  Rumah Sakit Lubuk Pakam, dll sehingga ada pepatah mengatakan bahwasanya  “ orang Deli Serdang itu tidak boleh SAKIT “ , begitu besarnya keperdulian Pemerintahan Desa Laut Dendang terhadap kesehatan masyarakatnya. Posyandu di Desa Laut Dendang juga pelayanannya cukup baik karena rutin dilakukan setiap tanggal 7 s/d 15 pada setiap bulannya bahkan ada yang satu hari dan dua hari, ini menunjukkan bahwasanya pelayanan kesehatan di Desa Laut Dendang cukup baik. Mungkin tingkat kesadaran masyarakat akan kesehatan yang menjadi masalah di Desa Laut Dendang.

Adapun solusi menurut kami :

1.      Aparat Desa harus rutin mensosialisasikan pentingnya menjaga kesehatan sejak dini melalui kegiatan lomba menbuat makanan  yang sehat ataupun dengan peyuluhan ke rumah- rumah masyarakat dengan brosur, namun masakan tersebut  sudah mencukupi standar 4 sehat 5 sempurna.kriteria

2.      Melakukan pencegahan karena penegahan lebih baik dari pada mengobati yaitu melalui sosialisasi makanan yang sehat dan mengandung unsure gizi yang cukup

3.      Bekerjasama dengan masyarakat yang ahli dalam kesehatan misal : masyarakat yang ahli dalam pengobatan tradisional karena dapat membantu dan masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di Desa Laut Dendang.

4.      Adanya bantuan dari pemerintah kabupaten berupa ahli medis maupun obat-obatn ataupun kerjasama dengan pemerintah kabupaten sehingga dapat membuat pengobatan missal di Desa Laut Dendang.

Pemerintah Desa Laut Dendang juga mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Kementerian Kesehatan pada  tahun 2010 yaitu penghargaan atas Program Kecamatan Sayang Ibu yang mana para tugas puskesdes dan posyandu di undang ke Jakarta untuk diberikan penghargaan. Selain itu ada juga Prestasi lainnya seperti :

1.      Juara 3 Kontes Posyandu Peduli TAT Tahun 2012 Tingkat Provinsi

2.      Juara 3 Kontes Posyandu Peduli TAT Tahun 2013 Tingkat Provinsi

3.      Juara 1 Kontes Posyandu Peduli TAT Tahun 2013 Tingkat Provinsi

Itu lah Prestasi dari Pemerintah Desa Laut Dendang dalam mengatasi permasalah kesehatan masyarakatnya. Oleh karena itu masyarakat dan pemerintah Desa Laut Dendang terus berupaya melayani masyarakat dan mengawasi kesadaran masyarakatnya akan pentingnya kesehatan.

B.     Prinsip-Prinsip Pembangunan Masyarakat dalam bidang kesehatan.

Prinsip-prinsip pembangunan masyarakat akan menjadi ranah bagi implementasi pembangunan masyarakat. Korelasi dari prinsip-prinsip tersebut sangat diperlukan dalam upaya mewujudkan keberhasilan pembangunan masyarakat dalam bidang kesehatan. Jim Ife (1995:178) mengungkapkan 22 prinsip pembangunan masyarakat, yang dapat diuraikan dibawah ini:

1.         Pembangunan terpadu dan seimbang

Pembangunan masyarakat pada dasarnya harus mencakup pembangunan di bidang politik, ekonomi, sosial, kultural, lingkungan dan personal atau spiritual.

2.         Konfrontasi terhadap ketimpangan struktural

Pembangunan masyarakat harus mampu merubah adanya ketimpangan kelas maupun ketimpangan gender dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan masyarakat perlu diupayakan.

3.         Menjunjung tinggi hak asasi manusia

Dalam rangka menjamin hak asasi manusia, maka perlu adanya aturan atau regulasi yang memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap hak asasi manusia. Hak-hak yang perlu diperhatikan oleh pemerintah adalah pemenuhan tiap standard kehidupan, hak mendapatkan pendidikan, hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan kultural komunitasnya, hak untuk berkembang secara mandiri dan hak untuk mendapatkan perlindungan keluarga.

4.         Keberlanjutan

Dua aspek penting dalam rangka mewujudkan keberlanjutan pembangunan adalah pentingnya pembangunan tersebut memperhatikan dimensi keseimbangan ekologis dan keadilan sosial. Dalam konteks keseimbangan ekologis, pembangunan masyarakat ditujukan pada upaya meminimalkan ketergantungan terhadap sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan menggantikannya dengan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Di sisi lain, peminimalan terhadap polusi lingkungan dan konservasi terhadap sumber-sumber daya alam menjadi issue utama dari pendekatan ekologis ini. Sementara pada asas keadilan sosial, distribusi pendapatan yang proporsional dari negara terhadap warga negaranya menjadi issue yang perlu dikedepankan.

5.         Pemberdayaan

Konsep pemberdayaan menjadi basis utama dalam  pembangunan masyarakat. Pemberdayaan memiliki makna membangkitkan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan mereka untuk meningkatkan kapasitas dalam menentukan masa depan mereka. Konsep utama yang terkandung dalam pemberdayaan adalah bagaimana memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk menentukan sendiri arah kehidupan dalam komunitasnya.

6.         Pembangunan personal dan politik

Pembangunan masyarakat pada hakekatnya perlu untuk menyeimbangkan hubungan antara personal dan politik, individu dan struktur maupun personal privat dan publik. Persoalan-persoalan dalam masyarakat seperti pengangguran, perdagangan bebas, asuransi kesehatan, pembangunan industri perlu diakomodasi sebagai obyek dari pembangunan masyarakat.

7.         Pemilikan komunitas

Pemilikan komunitas mencakup dua level, yaitu kepemilikan pada sebuah benda material dan kepemilikan pada struktur serta proses. Benda material mencakup tanah, bangunan dan beberapa hal lain yang dimiliki individu. Perluasan pemilikan komunitas menjadi aspek penting dalam membangun komunitas, dapat mendorong tumbuhnya rasa memiliki terhadap identitas komunitas, dapat memberi akan alasan bagi seseorang untuk menjadi aktif terlibat dalam setiap level komunitas dan dapat mendorong penggunaan sumber daya secara lebih efisien. Pemilikan terhadap struktur dan proses merupakan aspek lain dari pemilikan komunitas. Hal tersebut dibutuhkan untuk melakukan kontrol terhadap sesuatu seperti penyampaian pelayanan kesehatan, pendidikan, pembuatan keputusan tentang aktivitas lokal, perumahan, pembangunan lokal dan sebagainya. Dalam konteks ini, desentralisasi menjadi hal yang essensial. Oleh karena itu, pembangunan masyarakat haruslah difokuskan pada upaya untuk memberikan stimulasi dan mendukung kontrol dan pemilikan komunitas melalui pengembangan sumber daya, keterampilan dan kepercayaan diri serta tanggung jawab.

8.         Kemandirian

Kemandirian memiliki makna bahwa komunitas seharusnya mendayagunakan sumber-sumber daya yang ada dengan kekuatan sendiri dan tidak bergantung pada pihak eksternal. Kemandirian komunitas akan sangat bermanfaat dalam menghadapi ketidakpastian dan krisis. Oleh karena itu, pembangunan masyarakat seharusnya diupayakan untuk penguatan kemandirian komunitas.

9.         Independen dari negara

Hal ini tidak berarti bahwa dukungan pemerintah tidak perlu diterima. Dukungan pemerintah sangat diperlukan untuk memulai proses pembangunan masyarakat. Setelah tahap itu, maka inisiatif dan kreativitas dalam melaksanakan pembangunan harus diserahkan kepada pemerintah.

10.     Tujuan dekat (antara) dan visi akhir jangka panjang

Dalam pembangunan masyarakat adalah sangat penting dan essensial untuk menjaga keseimbangan antara tujuan dekat dan tujuan akhir jangka panjang. Hal ini selaras dengan prinsip ekologis dan prinsip keadilan sosial seperti yang telah diuraikan di muka.  Dalam konteks ini, memiliki makna bahwa meskipun dalam jangka pendek pembangunan harus diupayakan pada terwujudnya keadilan sosial, namun dalam jangka panjang pembangunan mesti memperhatikan aspek keseimbangan lingkungan agar hasil pembangunan dapat terus berkelanjutan

11.     Pembangunan organis

Pembangunan organis pada dasarnya menjadi suatu konsep yang berlawanan dengan pembangunan yang bersifat mekanistik. Oleh karena itu, pembangunan komunitas tidak diperintahkan dengan teknik yang sifatnya sedehana, akan tetapi melalui proses yang kompleks dan dinamis. Pembangunan organis memiliki arti upaya untuk membangun melalui pemahaman hubungan yang sifatnya kompleks antara komunitas dengan lingkungannya. Hal ini seperti pendekatan kabutuhan secara holistik daripada perspektif linear.

12.     Tahapan pembangunan

Konsekuensi logis dari konsep pembangunan organis adalah adanya suatu keharusan bahwa suatu proses pembangunan harus melalui beberapa tahapan. Dengan demikian, pembangunan masyarakat memerlukan proses waktu yang lama, sebab ia lebih mengutamakan keaktifan dari partisipasi komunitas. Hal inilah yang seringkali membuat frustasi para pelaksana/ pekerja, para birokrasi pembangunan terutama bagi mereka yang ingin segera melihat hasilnya. Situasi demikian seringkali menjadi alasan mengapa para birokrat untuk menentukan cara pendekatan dalam pembangunan masyarakat harus membutuhkan waktu yang relatif lama.

13.     Bebas dari tekanan luar

Pembangunan masyarakat tidak akan berjalan dengan baik, ketika ada tekanan-tekanan dari pihak eksternal. Oleh karena itu, pembangunan masyarakat haruslah dibangun secara murni oleh komunitas itu sendiri dengan memperhatikan sensivitas terhadap budaya komunitas lokal, tradisi dan lingkungan. Perspektif pembangunan masyarakat membutuhkan komunikasi yang bersifat horizontal (belajar dari sesama komunitas, tidak dari tekanan luar), pertanggungjawaban terhadap komunitas dan pengakuan adanya keberagaman.

14.     Pembangunan komunitas

Semua pembangunan masyarakat seharusnya bertujuan untuk membangun komunitas. Pembangunan komunitas meliputi semua interaksi sosial dengan komunitas dan membantu mereka untuk mengkomunikasikan apa yang menjadi jalan untuk menuju dialog yang murni, pemahaman dan aksi sosial. Pendek kata, pembangunan komunitas memiliki makna membangun masyarakat secara bersama-sama. Oleh karena itu, proses berkelompok, inklusivitas, membangun rasa saling percaya diri, dan membangun semangat bersama untuk mencapai tujuan sangat penting dalam membangun komunitas.

15.     Proses dan hasil

Penekanan pada proses dan hasil menjadi issue utama dalam kerja komunitas. Pendekatan pragmatis cenderung hanya akan melihat hasil, sehingga bagaimana upaya untuk memperoleh hasil tersebut tidaklah begitu penting. Namun demikian, pandangan ini kemudian ditentang oleh berbagai pihak, karena proses dan hasil pada hakekatnya merupakan dua hal yang saling berkaitan. Proses pada dasarnya harus merefleksikan hasil, demikian juga hasil juga merupakan refleksi dari proses. Dalam konteks ini, moral dan etika dalam memperoleh hasil akan menjadi pusat perhatian.

16.     Integritas proses

Integritas dalam proses akan menjadi unsur penting dalam menentukan hasil dan tujuan. Proses bimbingan sosial masyarakat mengandung dua unsur pokok yaitu perencanaan dan pengintegrasian masyarakat yang dapat memperlancar penumbuhan kesadaran akan loyalitas kepada masyarakat dimana perorangan, peningkatan perasaan tanggungjawab terhadap kondisi serta kedudukan masyarakat, permunculan sikap-sikap yang memungkinkan kerja sama dengan orang-orang yang mempunyai perbedaan dalam berbagai seginya, dan pertumbuhan nilai-nilai yang sama didalam masyarakat secara keseluruhan (Soetarso, 1994: 39).

17.     Anti kekerasan

Pada konteks ini, pembangunan masyarakat menghendaki sebuah proses pendekatan yang anti kekerasan. Oleh karena itu, pendekatan yang bersifat koersif ataupun pendekatan atau penekanan terhadap sesama merupakan aspek-aspek yang mesti dihindari dalam konteks pembangunan masyarakat.

18.     Inklusif

Aplikasi prinsip inklusif dalam pembangunan masyarakat membutuhkan proses adanya keterlibatan masyarakat untuk mengambil bagian dalam proses pelaksanaan pembangunan. Proses pembangunan haruslah bersifat terbuka dan memanjang aspirasi dari warga masyarakat.

19.     Konsesus

Prinsip anti kekerasan dan pendekatan inklusif memerlukan proses pembangunan masyarakat yang seharusnya dibangun atas dasar konsesus dan keputusan konsesus tersebut seharusnya dibuat untuk dapat diaplikasikan. Pendekatan konsesus pada hakekatnya didasarkan pada persetujuan dari masyarakat dan hal ini merupakan konsekuensi dari prinsip anti kekerasan dan inklutif. Dengan prinsip ini, diharapkan tidak ada menganalisa dan alienasi dalam kehidupan masyarakat.

20.     Kooperasi

Perspektif ekologis dan pendekatan anti kekerasan kedua-duanya menekankan pada kebutuhan struktur yang kooperatif daripada struktur yang kompetitif. Banyak dari struktur, proses dan institusi masyarakat modern dibangun  atas dasar asumsi kompetisi yang baik, termasuk sistem pendidikan, ekonomi, kesibukan, pekerjaan, seni, rekreasi dan pelayanan kesehatan. Kooperasi mengasumsikan bahwa problem maupun masalah sosial yang dihadapi tidak sekedar menjadi tanggungjawab dari komunitas itu sendiri, melainkan juga harus diatasi bersama-sama dengan komunitas lain.

21.     Partisipasi

Pembangunan masyarakat harus selalu melihat partisipasi masksimal, dengan tujuan setiap orang dalam komunitas dapat secara aktif berperan dalam kegiatan masyarakat. Prinsip partisipasi yakni bertujuan mendorong tumbuhnya perubahan sikap dan perilaku masyarakat yang kondusif untuk kemajuan, meningkatkan kualitas partisipatif masyarakat dari sekedar mendukung, menghadiri, menjadi konstributor kegiatan dakwah dan menyegarkan dan meningkatkan efektifitas fungsi dan peran pemimpin lokal. Dalam hubungan sosial masyarakat, faktor yang esensi dari pengembangan masyarakat adalah penumbuhan demokrasi partisipatif dari segenap masyarakat padahal untuk menumbuhkan demokrasi tersebut mempersyaratkan adanya desentralisasi dan pemerataan kekuasaan, persatuan yang dapat mendukung keanekaragaman intern di dalam masyarakat, partisipasi dalam pertemuan dan diskusi untuk menghasilkan konsesus yang sebenarnya, serta hak untuk menjadi salah satu bagian mempengaruhi arah kehidupan sosial di dalam masyarakat.

Adapun strategi bimbingan sosial masyarakat berdasarkan atas prinsip pemberdayaan agar proses pengembangan masyarakat lebih efektif, langkah yang perlu dilakukan sebagai berikut:

1)   Mengindentifikasi, menamai masalah dan isu-isu.

2)   Menganalisis masalah dan mengidentifikasi pelaku (analisis masalah)

3)   Mengidentifikasi tujuan umum dan khusus.

4)   Menyiapkan rencana tindakan yang secara rinci berisi taktik, program, tugas dan proses mencapai tindakan.

5)   Melaksanakan rencana tindakan.

6)   Mengevaluasi seluruh proses dan rencana tindakan dalam rangka membandingkan hasil yang ditetapkan dan hasil yang nyata.

7)   Melaksanakan evaluasi dan pengendalian (Kenny, 1994 : 13-115).

22. Pembatasan (perumusan) kebutuhan  (defining need).  Pertama, pengembangan masyarakat harus mampu menemukan kesepakatan diantara berbagai variasi kebutuhan masyarakat

Dalam hal pembangunan masyarakat, baik di kota maupun desa haruslah didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu untuk menunjang keberhasilannya. Salah satu prinsip tersebut adalah prinsip pembangunan masyarakat dalam bidang kesehatan Prof. H. D. Sujana dalam bukunya Pendidikan Nonformal.

Pembangunan Masyarakat diselenggarakan atas dasar prinsip-prinsip: keterpaduan, berkelanjutan, keserasian, kemampuan sendiri, dan kaderisasi. Prinsip keterpaduan mengandung arti bahwa program atau kegiatan pembangunan masyarakat disusun oleh, bersama, dalam dan untuk masyarakat atas dasar kebutuhan dan berbagai sumber yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan bersama dalam berbagai aspek kehidupan. Perencanaan program dapat ditempuh dengan menggabungkan perencanaan dari masyarakat (bottom-up planning) dengan perencanaan dari atas yaitu pemerintah (top-down planning) sehingga program pembangunan masyarakat dapat berintegrasi dengan program pembangunan nasional dan daerah. Pelaksanaan dan evaluasi program dilakukan oleh masyarakat dengan memperoleh bantuan dari pihak lain baik pemerintah, para ahli maupun lembaga-lembaga terkait.

Prinsip berkelanjutan memberi arah bahwa pembangunan masyarakat tidak dilakukan sekaligus melainkan diselenggarakan secara bertahap, terus-menerus menuju kea rah yang lebih baik. Program yang telah berhasil merupakan titik awal untuk program berikutnya sedangkan suatu program yang perlu diperbaiki dan dikembangkan menuntut adanya kegiatan berkelanjutan.

Prinsip kemampuan sendiri menegaskan bahwa program  pembangunan masyarakat disusun dan dilaksanakan dari kemampuan  yang dimiliki oleh masyarakat. Keikutsertaan pihak luar adalah untuk memberi dorongan dan bantuan sehingga masyarakat dapat mendayagunakan sumber-sumber yang  mereka miliki secara efisien dan efektif.

Prinsip kaderisasi bahwa pengelola dan kelanjutan program pembagunan masyarakat hanya akan terlaksana dengan baik dan berkelanjutan apabila dalam masyarakat tersebut telah disiapkan kader-kader yang berasal dari masyarakat yang memiliki sikap, pengetahuan, keterampilan dan aspirasi membnagun untuk memenuhi kepentingan bersama dan untuk mempersiapkan masa depan masyarakat yang lebih baik.

Dengan berbekal empat kriteria diatas tadi, maka lengkap sudah prinsip pembangunan masyarakat. Hal lain yang perlu diperhatikan sekarang adalah bagaimana kualitas Sumber Daya Manusianya. Bilamana lengkap sudah, maka insyaallah pembangunan masyarakat akan berjalan baik dan berubah ke arah yang lebih baik. 

Prinsip-prinsip di atas memperjelas makna bahwa program-program pendidikan nonformal berbasis masyarakat harus dapat mendorong dan menumbuhkan semangat pengembangan masyarakat, termasuk keterampilan apa yang harus dijadikan substansi pembelajaran dalam pendidikan nonformal. Oleh karena itu, upaya untuk menjadikan pendidikan nonformal sebagai bagian dari kegiatan masyarakat memerlukan upaya-upaya yang serius agar hasil dari pendidikan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas hidup mereka.

Dalam hal ini perlu disadari bahwa pengembangan masyarakat itu akan lancar apabila di masyarakat itu telah berkembang motivasi untuk membangun serta telah tumbuh kesadaran dan semangat mengembangkan diri ditambah kemampuan serta ketrampilan tertentu yang dapat menopangnya, dan melalui kegiatan pendidikan, khususnya pendidikan nonformal diharapkan dapat tumbuh suatu semangat yang tinggi untuk membangun masyarakat desanya sendiri sabagai suatu kontribusi bagi pembangunan bangsa pada umumnya. Prinsip-Prinsip pengembangan masyarakat adalah landasan dasar yang harus dimiliki oleh seorang pekerja sosial masyarakat, dan ini harus terinternalisasi dalam diri pekerja sosial masyarakat.

C.     Nilai sosial dalam pembangunan masyarakat dan peran PLS dalam pembangunan masyarakat

1.      Nilai sosial dalam pembangunan masyarakat

Menurut Kattsoff dalam Sumargono mengungkapkan bahwa hakikat nilai dapat dijawab dengan tiga macam cara: pertama, nilai sepenuhnya berhakikat subjektif, bergantung kepada pengalaman manusia pemberi nilai itu sendiri. Kedua nilai merupakan kenyataan-kenyataan ditinjau dari segi ontology, namun tidak terdapat dalam ruang dan waktu. Nilai-nilai tersebut merupakan esensi logis dan dapat diketahui melalui akal. Ketiga, nilai-nilai merupakan unsur-unsur objektif yang menyusun kenyataan. Sedangkan menurut Sadulloh mengemukakan tetang hakikat nilai berdasarkan teori-teori sebagai berikut: menurut teori voluntarisme, nilai adalah suatu pemuasan terhadap keinginan atau kemauan. Menurut kaum hedonisme, hakikat nilai adalah “pleasure” atau kesenangan, sedangkan menurut formalisme, nilai adalah sesuatu yang dihubungkan pada akal rasional dan menurut pragmatisme, nilai itu baik apabila memenuhi kebutuhan dan nilai instrumental yaitu sebagai alat untuk mencapai tujuan (Sofyan Sauri dan Herlan Firmansyah: 2010: 6)

Dari beberapa pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa hakikat dan makna nilai adalah sesuatu hal sesuatu hal yang dihubungkan dengan akal rasional, logis dan bergantung pada pengalaman manusia pemberi nilai itu sendiri.

 Klasifikasi Nilai

Dalam teori nilai yang digagags Spranger dalam allport (1964) menjelaskan terdapat enam orientasi nilai yang sering dijadkan rujukan oleh manusia dalam kehidupannya. Dalam pemunculannya, enam nilai tersebut cenderungmenampilkan sosok yang khas terhadap pribadi seseorang. Keenam nilai tesebut adalah  sebagai berikut (Sofyan Sauri dan Herlan Firmansyah: 2010: 7) :

1. Nilai teori

2. Nilai Ekonomis.

3. Nilai Estetika.

4. Nilai Sosial.

5. Nilai Politik

6. Nilai Agama

Spranger melihat bahwa pada sisi nilai inilah kesatuan filsafat hidup dapat dicapai. Diantara kelompok manusia yang memiliki orientasi kuat terhadap nilai ini adalah para nabi, imam, atau orang-orang saleh.

Dari beberapa klasifikasi  nilai diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pemaknaan terhadap nilai itu sendiri tergantung pada perspektif masing-masing orang yang membuatnya dan menjalaninya. Tetapi diantara keenam klasifikasi nilai diatas, nilai yang paling tertinggi adalah nilai agama.

2. Peran Pendidikan Luar Sekolah

Pendidikan luar sekolah sebagai sub sistem dalam sistem pendidikan nasional Indonesia harus memainkan peran ganda baik mendidik maupun mengajar dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk dapat berperan dengan baik sebagai  pengajar dan pendidik diperlukan kesiapan sikap mental dan pengetahuan yang luas di bidang kemasyarakatan. Pada kenyataanya pendidikan luar sekolah tidak hanya melakukan aspek pengajaran. Namun, lebih dari itu yaitu dapat dicapai jika pemerintah memiliki perhatian yang sama, baik pada pendidikan sekolah maupun pendidikan luar sekolah. Kurangnya perhatian pada pendidikan luar sekolah terjadi karena beberapa hal, antara lain karena orang-orang yang merancang strategi pendidikan kurang melihat kenyataan di lapangan bagaimana masalah putus sekolah terjadi. Putus sekolah terjadi bukan hanya karena faktor ekonomi tetapi juga dihadapkan oleh kenyataan bahwa setelah selesai sekolah banyak siswa yang menjadi pengangguran. Faktor lemahnya ekonomi keluarga memilih peran yang kuat yang menyebabkan orang tua memilih menyuruh anak untuk mencari nafkah daripada sekolah. Sekolah ternyata tidak menyiapkan anak untuk menghadapi dan mengatasi kesulitan hidup di masyarakat. Hal ini dapat ditanggulangi melalui pendidikan luar sekolah.

Peran pendidikan luar sekolah di dalam sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa memerlukan kemauan dari para penentu untuk memberi perhatian kepada mereka yang tidak beruntung pendidikannya. Pendidikan luar sekolah membelajarkan mereka yang tidak dibelajarkan oleh sistem persekolahan. Karena itulah pendidikan luar sekolah bukan diciptakan untuk menyaingi tetapi untuk mendukung sistem persekolahan. Pendidikan luar sekolah membuka berbagai jenis dan pola pendidikan dan pengajaran bagi siapapun yamg tidak mendapatkan kesempatan pada jalur pendidikan sekolah, serta bagi mereka yang sudah ikut program persekolahan tetapi masih memerlukan tambahan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang tidak diperoleh pada jalur sekolah.

3. Upaya-Upaya Pendidikan Luar Sekolah dalam Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

Tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa bukan mencerdaskan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa membawa konsekuensi dan tuntutan yang sangat luas bagi para perencana, pengelola pendidikan dan pengajaran, karena kata-kata “kehidupan” membawa makna cakupan seluruh aspek kehidupan, tidak hanya cerdas dalam ilmu tertentu tetapi juga cerdas dalam menerapkan dan memanfaatkanya dalam kehidupan dan lingkungan sehingga dapat membawa perbaikan dalam kehidupan pribadi dan bangsa secara keseluruhan. Pendidikan luar sekolah sebagai salah satu jalur pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah, seharusnya mencari strategi yang menjamin pendidikan dan pengajaran berjalan seimbang agar dapat menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki intelektual, moral dan emosional yang seimbang.

Pendidikan luar sekolah merupakan suatu instrument untuk mewujudkan masyarakat dan bangsa yang cerdas. Salah satu upaya untuk mewujudkan kecerdasan bangsa dan pendidikan yang maju adalah dengan menciptakan budaya baca di masyarakat. Disamping upaya tersebut, pendidikan luar sekolah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa membuat beberapa program-program pendidikan yang meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan fungsional, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, serta pendidikan lain yang ditunjukan untuk mengembangkan dan menghasilkan  sumber daya manusia yang berkualitas.

Pendidikan luar sekolah yang berkiprah dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa telah memperkenalkan visi dan misi yang jelas. Dalam mengembangkan visi dan misi, pendidikan luar sekolah tentu harus menggali dari kerangka dasar pendidikan nasional secara menyeluruh. Visi yang ingin dijadikan acuan adalah terwujudnya masyarakat yang cerdas, terampil, mandiri, berdaya saing dan gemar belajar. Visi tersebut dijabarkan menjadi misi yaitu melaksanakan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan berkelanjutan dan pendidikan perempuan. Dengan demikian visi dan misi pendidikan luar sekolah merupakan suatu kesatuan yang utuh dan saling terkait dalam rangka mencapai tujuan utama pendidikan nasional yaitu mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

BAB III

PENUTUP

A.    Kesimpulan

Prinsip-prinsip di atas memperjelas makna bahwa program-program pendidikan nonformal berbasis masyarakat harus dapat mendorong dan menumbuhkan semangat pengembangan masyarakat, termasuk keterampilan apa yang harus dijadikan substansi pembelajaran dalam pendidikan nonformal. Oleh karena itu, upaya untuk menjadikan pendidikan nonformal sebagai bagian dari kegiatan masyarakat memerlukan upaya-upaya yang serius agar hasil dari pendidikan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas hidup mereka.

Dalam hal ini perlu disadari bahwa pengembangan masyarakat itu akan lancar apabila di masyarakat itu telah berkembang motivasi untuk membangun serta telah tumbuh kesadaran dan semangat mengembangkan diri ditambah kemampuan serta ketrampilan tertentu yang dapat menopangnya, dan melalui kegiatan pendidikan, khususnya pendidikan nonformal diharapkan dapat tumbuh suatu semangat yang tinggi untuk membangun masyarakat desanya sendiri sabagai suatu kontribusi bagi pembangunan bangsa pada umumnya. Prinsip-Prinsip pengembangan masyarakat adalah landasan dasar yang harus dimiliki oleh seorang pekerja sosial masyarakat, dan ini harus terinternalisasi dalam diri pekerja sosial masyarakat

B.     Saran

Kami mengharapakan saran dan kritik dari pendapat yang lain sehingga ke depannya laporan observasi ini bias lebih baik lagi dan memberikan manafaat buat kami dan orang lain khususnya mahasiswa PLS.

DAFTAR PUSTAKA

Sudjana, Djuju. 2004. Pendidikan Nonformal. Bandung: Falah Production

Ife, Jim. 1996. Community Development: Creating Community Alternatives Vision. Analisysis and Practice. Melbourne. Longman.

Kenny, S. 1994. Developing Communities For The Future Development The Australia. Australia : Nelson Australia Prelimited, Canbera.

http://eriorizqi.blogspot.com/2012/09/ruang-lingkup-dan-prinsip-prinsip.html